Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
| A. |
Syarat dan Prosedur Pengajuan |
||
| 1. |
Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: | ||
| a. |
Adanya penolakan atas permohonan informasi. | ||
| b. |
Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala. | ||
| c. |
Tidak ditanggapinya permohonan informasi. | ||
| d. |
Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. | ||
| e. |
Tidak dipenuhinya permohonan informasi. | ||
| f. |
Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau | ||
| g. |
Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini. | ||
| 2. |
Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. | ||
| B. |
Registrasi | ||
| 1. | Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan. | ||
| 2. | Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. | ||
| 3. | Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan. | ||
| C. |
Tanggapan Atas Keberatan | ||
| 1. | Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan. | ||
| 2. | Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: | ||
| a. | Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan. | ||
| b. | Nomor surat tanggapan atas keberatan. | ||
| c. | Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut: | ||
| Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas. | |||
| Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |||
| Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja. | |||
| Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi | |||
| Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung. | |||
| 3. | Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID. | ||
|
Penanggung Jawab PPID : Panmud. Hukum, Contact Person. 0812-5442-9761 |
|||
